Koordinasi Lintas Departemen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Masih Lemah

www.fpks-dpr.or.id
Rabu, 25 November 2009


Fraksi-PKS Online: Penyelenggaraan Ibadah Haji 2009 mengalami banyak kendala. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya koordinasi lintas departemen dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Demikian diutarakan Yoyoh Yusroh di Jeddah (24/11), Wakil ketua Tim Pemantau Haji DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Saat ini tim Pemantau Haji DPR yang dipimpin Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) dan didampingi 2 wakil ketua, Yoyoh Yusroh (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Dra Hj Chairun Nisa MSi (Fraksi Partai Golkar), serta 9 anggota lainnya menemukan beberapa permasalahan mengenai penyelenggaraan Haji yang harus segera diselesaikan akibat lemahnya koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.

Yoyoh sendiri mengaku dari hasil pemantauan langsung yang dilakukannya di lapangan, ditemukan bahwa sosialisasi hak jamaah terkait uang pengembalian pemondokan belum terlaksana dengan baik. "Jamaah tidak mendapatkan sosialisasi yang benar tentang pengembalian uang pondokan," jelas Yoyoh.

Terkait dengan pemondokan, Yoyoh juga menemukan beberapa pemondokan yang tidak laik. "Ada rumah yang di basement tanpa ventilasi, ada pemadatan, misalnya kapasitas 15 orang jadi 18 orang. Sehingga tempat mereka hanya 2x1 meter. Yang perlu mendapatkan catatan lagi adalah masalah pengawasan. Kita kan sudah membuat aturan. Rumah harus sesuai dengan kapasitas dan fasilitasnya pun harus layak. Namun ternyata ada rumah yang sangat tidak laik. Satu kamar mandi untuk 15 orang, 20 orang, dan air minum juga tidak selalu tersedia. Padahal, kita sudah menetapkan agar air minum, air panas, air dingin, selalu tersedia. Tapi ada perumahan yang air minumnya tidak tersedia," papar Anggota DPR asal Banten ini.
Terkait dengan masalah katering, ternyata tim pemantau menemukan adanya katering jamaah haji yang makanannya sudah basi. "Makanan juga kita lihat ada yang basi. Itu sudah ditegur oleh kita agar ke depan tidak terjadi lagi," jelas Yoyoh.

Dalam masalah transportasi, Yoyoh mendesak agar layanan transportasi untuk jamaah haji harus lebih baik dan dapat diorganisir secara tertib. Pengamatannya secara langsung menemukan banyaknya jamaah yang selama 15 hari di Makkah baru dua kali berkesempatan ke Masjidil Haram, itu pun dengan menggunakan uang pribadi."Banyak jamaah yang saya temui langsung selama dua pekan atau 15 hari di makkah, baru dua kali ke Masjidil Haram. Karena selama ini mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan layanan transportasi. Akhirnya, mereka patungan untuk menyewa bus atau naik taksi yang akibatnya jamaah harus mengeluarkan uang lagi. Saya tanya kenapa selama dua pekan baru ke Masjidil Harom dua kali? Mereka menjawab, karena untuk dapat ke Masjidil Harom setiap jamaah biayanya 16 real. Bagi jamaah yang dari desa biaya seperti itu tergolong besar, sekitar Rp 40-50 ribu. Padahal, untuk naik haji mereka harus menabung bertahun-tahun. Biaya transportasi tersebut jelas memberatkan jamaah agar mereka bisa sholat di Masjidil Haram," ungkapnya.

Yoyoh berharap kedatangan tim ahli transportasi darat Departemen Perhubungan dapat menjadi solusi bagi permasalahan transportasi. "Jadi, ke depan kita harapkan tidak ada lagi permasalahan transportasi yang semerawut, padahal sudah ada tim ahli transportasi darat yang dikirim langsung dari departemen perhubungan," ujarnya.

Masalah lainnya adalah kesehatan jamaah haji. Melalui pemantauan sementaranya, dalam bidang kesehatan Yoyoh menemukan bahwa rekrutmen jamaah dan dokter kurang bagus. Sebagai contoh, Yoyoh menuturkan kasus jamaah haji melahirkan di Madinah yang menimpa Iyet Suryati (32) warga dari Sukabumi dan Zahra Ashari Hamim warga Palembang yang meninggal setelah terjatuh dari lantai 6 pemondokan akibat schizophrenia yang dideritanya, merupakan diantara bukti kurang bagusnya rekrutmen jamaah haji dan dokter, "kasus Iyet dan Zahra membuktikan bahwa rekrutmen yang dilakukan terhadap jamaah haji masih kurang bagus. Jamaah yang hamil masih bisa berangkat juga. Saat ini bayinya masih di Madinah. Sementara untuk kasus Zahra berarti rekrutmen jamaah dari kesehatan yang mendeteksi penyakit jiwanya kurang. Para dokter harus dibekali dengan keilmuan bukan hanya mengenai sakit fisik namun juga ilmu tentang penyakit kejiwaan. Saat ini jumlah jamaah yang terkena penyakit setres dan tinggal di Rumah Sakit Mekkah lebih dari 16 orang," ungkap Yoyoh

Proses rekrutmen jamaah haji yang dilakukan oleh dokter harus lebih selektif. "Diharapkan dokternya amanah tidak membiarkan jamaah yang secara medis dilarang berangkat, bisa lolos berangkat haji," tegas Yoyoh.

Ke depan, Yoyoh berharap agar pelayanan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik dan profesional. Koordinasi lintas departemen yang memiliki hubungan terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji, seperti Departemen Agama, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan harus ditingkatkan, sehingga permasalahan yang terkait dengan pemondokan, katering, transportasi, dan kesehatan dapat teratasi dengan baik. "Perlunya koordinasi intensif lintas departemen yang ada hubungan dan kaitannya dengan haji. Ke depan mereka harus komitmen dengan aturan baku yang sudah dibuat. Juga harus ada rapat koordinasi yang lebih intensif dan jangan terkesan jalan sendiri-sendiri," tandas Yoyoh.