Bantuan Bencana Perlu Diatur

Bisnis Indonesia
Rabu, 3 Februari 2010


JAKARTA: DPR mendesak pemerintah agar segera melakukan penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyelengaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Yoyoh yusroh mengatakan kurangnya fungsi koordinasi lintas sektor atau departemen yan bertanungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadikan penanganan pemerintah terhadap korban bencana di Indonesia terkesan lambat dan kurang terkoordinasi.

"Hal ini menggambarkan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat UU No. 24/2007 pasal 5 dan 6 tentang Penanggulangan Bencana belum dijalankan dengan seharusnya," katanya kemarin.

Menurut dia, BNPB sebagai koordinator seharusnya mampu melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti Depsos, Departemen PU, Kemenpera, TNI dan Polri. (Bisnis/aca)