Monday, May 17, 2010
Vaksin Meningitis Bisa Digunakan
Pada Jumat (14/5), Kementerian Kesehatan meminta agar MUI segera menetapkan fatwa terkait penggunaan vaksin meningitis yang mengandung babi tersebut. Tujuannya agar Kementerian Kesehatan tak terlambat menyediakan vaksin bagi jamaah yang akan berhaji pada 2010.
Sementara itu, sebuah perusahaan yang mengaku bisa memproduksi vaksin halal baru bisa menyediakannya untuk tahun depan. Ma’ruf mengatakan, dengan kondisi seperti itu, tak perlu lagi ada fatwa baru tentang kedaruratan penggunaan vaksin yang mengandung babi. ‘’Hanya perlu penegasan.
’’Ma’ruf mengatakan, dalam waktu dekat MUI akan menggelar konferensi pers mengenai penegasan fatwa soal vaksin meningitis. Namun, ia tak memberi tahu kapan pastinya acara tersebut digelar. Menurut dia, penggunaan vaksin meningitis yang belum halal hendaknya tak menghambat pelaksanaan haji.
Penggunaan vaksin perlu dilakukan agar jamaah terhindar dari penyakit. Jangan sampai karena masalah vaksin, haji dihentikan. Sebenarnya, ujar Ma’ruf, MUI menginginkan agar jamaah haji Indonesia bisa menggunakan vaksin yang halal pada tahun ini. Sebab, dalam Islam, status kedaruratan mestinya tak berlaku terus-menerus.
Apalagi, kata Ma’ruf, Islam mengajarkan bahwa selalu ada obat bagi setiap penyakit yang terbuat dari zat halal. ‘’Mengenai vaksin meningitis ini, bukannya tidak ada yang halal.Kita yakin ada, tapi belum ditemukan atau dikembangkan. Status darurat mestinya hanya berlaku singkat,’’ katanya.
Ma’ruf menambahkan, MUI siap menugaskan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) melakukan audit halal atas pengembangan produk vaksin meningitis halal yang dilakukan perusahaan yang mengaku bisa memproduksi vaksin semacam itu.
Audit halal penting dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembuatan vaksin tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan dalam Islam.
‘’Kita akan teliti kebenarannya, apakah halal dari hulu sampai hilir. Bila iya, kita akan terbitkan fatwa halalnya,’’ ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Yoyoh Yusroh, menegaskan, akan tetap mengupayakan jamaah haji tahun ini agar bisa mem peroleh vaksin meningitis halal. Menurut dia, DPR akan memanggil Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, pada Rabu (19/5) mendatang.
Menurut Yoyoh, DPR akan menanyakan upaya pemerintah menyediakan vaksin halal. Bahkan, bila diperlukan, DPR juga akan mengundang perusahaan farmasi yang dikabarkan mampu memproduksi vaksin halal. ‘’Kita menginginkan tahun ini ada vaksin halal bagi jamaah,’’ ujarnya.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ungkap Yoyoh, ada perusahaan farmasi di Indonesia yang memiliki kemampuan memproduksi vaksin meningitis halal. ’’Kita ingin ada penjelasan. Kalau ada perusahaan yang mampu memproduksi, mengapa terkesan dipersulit.
’’Yoyoh menyatakan, jamaah haji berhak mendapatkan perlindungan agar tak mengonsumsi barang haram. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja keras agar jamaah haji tahun ini memperoleh vaksin halal. Ia yakin, adanya vaksin halal akan membuat jamaah lebih tenang dalam menjalankan ibadahnya.
Pesawat haji
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding, mengatakan, akan mengawal proses pemilihan maskapai penerbangan untuk musim haji tahun 2010. Rencananya, DPR akan bertemu tujuh maskapai pe nerbangan dan meminta mereka memberikan penawaran harga penerbangan untuk mengangkut jamaah Indonesia.
Ketujuh maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Lion Air, Saudi Arabian Airlines, Qatar Airlines, Emirat Airlines, Ettihad Airlines, dan Malaysia Airlines. ‘’Kita ingin proses pemilihan maskapai haji berjalan transparan dan tak mengorbankan kepentingan jamaah,’’ ungkap Karding.
Menurut Karding, melalui proses pemilihan adil dan transparan diharapkan seluruh maskapai itu memiliki peluang sama. Dengan demikian, jamaah haji bisa mendapatkan layanan penerbangan lebih berkualitas dan murah. Ini artinya, biaya penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih rendah. ed: ferry
Koran Republika | Senin, 17 Mei 2010 | halaman 12 | Republika.co.id
DPR Akan Kawal Tender Pengangkutan Haji
Dengan demikian, tidak ada pihak manapun yang bisa memanfaatkan peluang meraup keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan jamaah. ‘’Kita ingin proses pemilihan maskapai haji ini berjalan fair dan transparan,’’ katanya kepada Republika, Ahad, (16/5).
Melalui proses pemilihan adil dan transparan, Karding berharap, seluruh maskapai peserta pemilihan bisa memiliki peluang sama untuk terpilih sebagai mitra penerbangan jamah haji.
Dengan demikian, harapan DPR agar jamaah haji tahun ini bisa mendapatkan layanan penerbangan lebih berkualitas dan murah bisa terealisasi. ‘’Semoga saja penawaran biaya maskapai bisa menekan anggaran haji sehingga beban jamaah bisa terkurangi, tapi pelayanan tetap harus lebih baik,’’ katanya.
Oleh karena itu, Kardig meminta semua pihak untuk mempercayai proses pemilihan maskapai bagi jamaah haji tahun ini. Ia beralasan melalui pembahasan bersama pemerintah, DPR hanya berkeinginan memastikan biaya haji tahun ini tidak naik.
Salah satunya dilakukan dengan mendorong efisiensi biaya penerbangan. ‘’Jadi, mengenai ada maskapai yang menduga penetapan maskapai haji dilaksanakan setengah hati..ya jangan berpikir seperti itu..Niat kita baik agar proses berjalan fair dan transparan,’’ katanya.
Harapan proses pemilihan maskapai haji berjalan adil dan terbuka juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh. Menurutnya, pemerintah dan DPR sebaiknya tidak memperimbangkan kepemilikan maskapai yang ikut pemilihan.
Saat ini, satu-satunya hal yang harus menjadi perhatian kedua belah pihak adalah memperjuangkan agar biaya maskapai tahun ini bisa lebih murah, tanpa mengorbankan kualitas. ‘’Kita ingin obyektif saat membahas calon maskapai haji,’’ katanya.
Bahkan, Yoyoh mengaku tidak mempermasalahkan bila maskapai haji terpilih tahun ini bukan merupakan perusahaan BUMN atau milik pemerintah. Hal itu asalkan maskapai tersebut mampu menawartkan tarif lebih murah dan kualitas layanan tetap terjaga.
Selain itu, pemerinatah dan DPR harus lebih mempertimbangkan kepentingan jamaah. ‘’Tidak masalah kalau maskapai haji bukan BUMN..Toh yang bekerja di maskapai non BUMN juga anak bangsa..Jadi, yang harus kita pikirkan adalah kepentingan jamaah,’’ katanya
Republika.co.id | Ahad, 16 Mei 2010
DPR RI Belajar Zakat di Sulsel
Wakil rakyat itu, tertarik khusus Bulukumba yang kencang melaksanakan Penerapan Syariat Islam di era kepemimpinan Bupati Patabai Pabokori.
Lima anggota DPR RI secara khusus bertandang ke Pemprov Sulsel menyerap aspirasi sekaligus mengetahui perkembangan perda penanganan zakat di Sulsel.
Ketua Rombongan Panja RUU Zakat, Yoyoh Yusroh kepada Sekretaris Provinsi Sulsel HA Muallim dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel mengemukakan, pihaknya ingin mengetahui apakah UU No.38 tahun 1999 terkait pengelolaan zakat sudah tersosialisasikan dengan baik.
Menurut Yoyoh, salah satu alasan penyusunan RUU Pengelolaan Zakat karena regulasinya sebelumnya tidak mampu memaksimalkan potensi zakat.
Aspek kerangka hukum, kebijakan dan implementasi belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan zakat belum terarah dan terpadu, ungkap Yoyoh.
Patabai Pabokori yang pernah menjabat Bupati Bulukumba selama dua periode menjelaskan, alasan utama yang melandasi terbitnya Perda Zakat di Bulukumba karena tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih kurang.
Karena berdasarkan hasil perhitungan potensi zakat delapan kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"PAD hanya Rp12 miliar, sedangkan, perhitungan potensi zakat bisa mencapai Rp98 miliar. Sebenarnya daerah bisa hidup dari zakat meski hanya 30% dari potensi zakat. Tidak perlu lagi pajak dan retribusi,'' ujar Patabai.
Akhirnya saat itu, kami membentuk desa pelopor zakat tiap kecamatan yang diberi wewenang penuh mengelola zakat," jelasnya.
A Muallim mengemukakan, tingkat kemiskinan di Sulsel saat ini mencapai 1 juta jiwa. Pemerintah mampu menurunkan hingga 10% dalam setahun.
Karenanya peraturan mendasar terkait operasionalisasi penanganan zakat sangat diperlukan. (mg03)
Ujungpandang Ekspres, Sabtu, 8 Mei 2010
Muallim : Zakat Bisa Tanggulangi Kemiskinan | Komisi VIII DPR RI Hearing Pemprov Sulsel
Muallim mengemukakan, bila zakat dikelola dengan baik, maka akan dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat ini merupakan suatu sumber dana untuk digunakan dalam proses kesejahteraan masyarakat.
"Dengan angka kemiskinan di Sulsel yang mencapai sekitar satu juta jiwa, tentu salah satu upaya penaggulangannya bisa dengan memanfaatkan zakat dengan sebaik mungkin. Apalagi jika didukung dengan perda tentang pengelolaan zakat itu," ujar Muallim.
Ketua rombongan panja, Hj Yoyoh Yusroh yang juga Wakil Ketua komisi VIII DPR RI mengemukakan, zakat merupakan pranata keagamaan yang berkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan. Hal itu sejalan dengan UUD 1945 pada pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Meskipun sudah ada undang-undang tentang zakat nomor 38 tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat tersebut, namun penerapannya belum maksimal. Pasalnya, belum ada sinergitas antara pemerintah dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam mengelola zakat tersebut.
"Komisi VIII ini membutuhkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh di daerah ini, agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU tentang pengelolaan zakat yang sementara dalam pembahasan di DPR RI," kata Yoyoh.
Mantan Bupati Bulukumba, Patabai Pabokori mengusulkan, pengelolaan zakat bisa berjalan sukses jika didukung semua pihak. Terutama adanya komitmen dari kepala daerah untuk serius mengelola zakat tersebut yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
"Hanya perlu komitmen dari pemimpin, pasti itu sukses," ujarnya.
www.beritakotamakassar.com, Sabtu, 8 Mei 2010
Vaksin Meningitis | Komisi VIII Tagih Janji Kementerian Kesehatan
"Kita akan mengundang Menteri Kesehatan raker dalam waktu dekat, terkait dengan vaksin meningitis itu nanti minggu depan. Kita akan tagih aja, karena tahun lalu Menkes mangatakan ada vaksin lain yang menggunakan bahan halal," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/5).
Penggunaan vaksin meningitis diwajibkan oleh pemerintah Arab untuk melindungi jamaah haji dari infeksi radang otak, namun formula dari vaksin tersebut ternyata menggunakan bahan dari enzim babi yang diharamkan.
Menurut Karding, jika ditemukan bahan yang halal, statusnya sudah berubah dari yang darurat menjadi tidak darurat lagi, karena sudah ada alternatif penggantinya. "MUI mengatakan kalau sekali masih darurat, kalau sudah dua kali nggak darurat lagi artinya haram," ujarnya.
Mengenai vaksin meningitis berbahan dasar halal, menurut Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh pernah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan yang lalu Siti Fadilah Supari, bahwa tahun 2010 ini akan diusahakan menggunakan vaksin yang halal. "Kita berupaya menagih janji itu," tegasnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa status hukum penggunaan vaksin meningitis bagi calon haji Indonesia, pada bulan Juli mendatang. Fatwa tersebut untuk memastikan apakah vaksin boleh diberlakukan lagi atau tidak, sementara hingga kini Komisi Fatwa MUI bersama peneliti negara Islam belum menemukan vaksin pengganti meningitis. (nof/zik)
Jurnalparlemen.com, Kamis, 6 Mei 2010
Yoyoh Yusroh: Vaksin Meningitis Halal Sudah Tersedia
"Tapi, perusahaan tersebut masih ikut tender di Kementerian Kesehatan untuk bisa menjadi penyedia vaksin," kata Yoyoh kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/4).
Ketika ditanya mengenai perusahaan itu, Yoyoh mengakui tahu persis, namun dia enggan mengungkapkan. "Belum mau mengungkap nanti disangka promosi," kilah anggota DPR daerah pemilihan Banten III ini.Menurutnya, apabila memang sudah ada vaksin meningitis dari bahan yang halal dan bisa digunakan umat Islam, sebaiknya calon jamaah haji tahun 2010 tidak lagi menggunakan vaksin yang haram.
"Apalagi dengan fatwa MUI kalau haji kedua dilarang menggunakan itu, kecuali haji pertama dan petugas kan ngeri sekali. Kalau haji pertama kan dianggap darurat, begitu juga petugas, bagaimana kalau tidak ada petugas, siapa yang melayani jamaah, sehingga mereka dibolehkan menggunakan vaksin itu." jelas anggota F-PKS itu.
Yoyoh berharap, pada pembahasan masa persidangan kali Komisi VIII bisa mengundang Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih untuk mengklarifikasi keberadaan perusahaan yang memproduksi vaksin meningitis halal. "Kalau ada dan terbukti memang halal agar disegerakan menyediakan vaksin itu untuk tahun ini. Karena ketenangan dan kenyamanan jamaah yang terpenting karena dijamin UU," ujarnya. (nof/zik)
Nofellisa, Jurnalparlemen.com, Kamis, 6 Mei 2010
Non-Muslim Juga Mendukung Palestina
JAKARTA--Wakil Ketua Komisi VIII DPR Yoyoh Yusroh menyatakan persoalan penjajahan Palestina oleh Israel kini tidak lagi hanya menjadi masalah umat Islam, tapi masyarakat dunia. Hal itu ditunjukkan mengalirnya dukungan dari negara dan tokoh dunia non-Muslim.
"Saat ini Palestina bukan hanya masalah umat Islam tapi dunia. Palestina diakui banyak pihak menjadi tragedi kemanusian paling dahsyat saat ini," katanya di sela acara penjaringan dana untuk Palestina oleh Arrahman Community Center di Cikini Jakpus, Senin, (26/4), malam.
Menurut Yoyoh, selain Indonesia, terdapat delapan negara telah memberikan dukungan pentingnya pembebasan Palestina dari penjahan Israel. Di antaranya adalah negara non Muslim seperti Bolivia dan Afrika Selatan. Bahkan, beberapa tokoh dunia seperti Nelson Mandela dan Mantan Presiden AS, Jimmy Carter pun mendukung Palestina.
"Mereka menyadari persoalan Palestina adalah soal tragedi kemanusiaan," katanya. Yoyoh menyebutkan, secara umum masyarakat Muslim di banyak negara mendukung pentingnya pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. Namun, ia menyayangkan masih adanya negara Arab yang belum berani menyatakan dukungan konkret bagi pembebasan Palestina.
Republika.co.id, Selasa, 27 April 2010
Hadiri Malam Dana untuk Palestina
Kehadiran pejuang Palestina itu juga untuk meminta bantuan umat Islam dunia, termasuk Indonesia.
Malam penggalangan dana akan dilakukan di Jalan Cikini Raya 24, kediaman ibu Ida Hasyim Ning. Direncanakan, berkumpul sekitar 100 pengusaha Muslim.
Acara ini juga menghadirkan pembicara Pro Umar Anggara Jenie, Ustaz Herry Nurdi, dan Yoyoh Yusroh dari Partai Keadilan Sejahtera, yang baru datang dari di Palestina.
Seperti diketahui, Hamas merupakan pemenang pemilu paling demokratis di Palestina pada 2006, tetapi kemenangan ini disangkal Amerika Serikat. Bahkan, AS mencap Hamas sebagai teroris.
Amerika Serikat juga membantu faksi yang kalah pemilu untuk memerangi Hamas dengan menangkapi anggota parlemen dan menteri-menteri Hamas.
Kompas.com, Senin, 26 April 2010
Ssst...Diam-diam Tokoh Hamas Kunjungi Senayan
"Mereka tadi siang ke DPR untuk mensosialisasikan kondisi mereka terkini…Mereka juga minta kita dan rakyat untuk mendukung perjuangan mereka dengan mengajak parlemen lain," kata Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh di sela acara penjaringan dana untuk Palestina oleh Arrahman Community Center di Cikini Jakpus, Senin, (26/4), malam. Menurut Yoyoh, kedatangan Hamas langsung disambut Kaukus Parlemen untuk Palestina dan Ketua DPR Marzuki Ali yang juga Ketua International Parliament Union (IPU).
Mereka menginformasikan kondisi terakhir masyarakat Palestina di Jalur Gaza saat ini. "Ini sudah melampaui 1.000 hari setelah penyerangan Gaza oleh Israel, 1,5 juta rakyat Israel kesulitan bahan pangan, gas, dan semen. Di sana, listrik hanya bisa enam jam per hari sehingga masyarakat terpaksa tidur kedinginan," katanya.
Agar penderitaan mereka berakhir, Yoyoh menyebutkan, dukungan masyarakat Indonesia termasuk DPR sangat dibutuhkan. Karena itu, dalam berbagai forum parlemen internasional, DPR terus berusaha menyuarakan pentingnya memberikan dukungan untuk mengakhiri penjajahan Israel atas Palestina. "Ini juga sesuai dengan mukadimah UUD kita yang menyatakan seluruh penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan," tutur dia.
Sementara itu, kunjungan Hamas ke Indonesia dilakukan oleh empat staf biro politik organisasi pejuang Palestina itu. Mereka terdiri dari Mohammed Nasir, Munir Said, Mohammed Abu Ubadah, dan Khaleed Ahmad. Keempat staf Hamas ini tidak bisa diwawancarai wartawan. Alasannya, pascapembunuhan Komandan Hamas di Dubai beberapa waktu lalu, mereka berusaha memperketat perlindungan diri termasuk dengan wartawan.
Republika.co.id, Senin, 26 April 2010
Hukum Berat Pemerkosa Berantai di Bali
"Sebaiknya polisi menjadikan prioritas utama mereka, agar segera bertindak dan mengungkap jaringan pemerkosaan itu dengan segala polanya sekaligus membawa mereka kedepan hukum. Mereka harus dihukum berat," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada kepada Jurnalparlemen.com, di Jakarta, Minggu (25/4).
Kasus Bali ini, menurutnya, harus dapat membawa masyarakat pada kesadaran bahwa penerangan dan perlindungan perlu dibangun sistem dan tradisinya.
"Sensitifitas orang tua, masyarakat lingkungan, pendidik, para penegak hukum dan lain-lain haruslah integratif," ujar politisi PKB ini.
Lebih lanjut Karding menegaskan, kasus pemerkosaan anak di Bali ini jadikan momentum untuk memberikan efek jera bagi semua pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan, kasus pemerkosaan siapapun yang melakukanya harus dijatuhi hukuma sangat berat, apalagi terhadap anak dibawah umur. "Karena ini sangat mungkin terganggu kejiwaannya dan mempengaruhi prestasi akademiknya dan kondisi sosialnya," tandas Yoyoh.(nof/yat)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com, Senin, 26 April 2010
DPR Bahas Panja BPIH Selasa
"Baru pengajuan nama-nama anggota masing-masing, belum pembahasannya. Agenda besok baru pembentukan dan pengesahan panja bersama DPR dengan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Yoyoh Yusroh kepada Jurnalparlemen.com, di Jakarta, Minggu (25/4).
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII F-PDIP Zainun Ahmadi mempertanyakan, belum terbentuknya panja BPIH, padahal sebelum masa reses persidangan II, DPR telah menyetujui pemerintah menyerahkan uang panjar untuk pemondokan jamaah haji.
"Saya baru dengar belum terbentuk panja BPIH, aneh dan lucu, seharusnya sudah bekerja sekarang. Sudah kita kasih uang muka, tapi pergi sendiri, karena tidak ada rapat," ujar Zainun.
Meskipun belum dimulai pembahasannya, Yoyoh berharap, biaya haji tahun 2010 ini bisa lebih murah dari tahun lalu, karena harga avtur sebagai komponen terbesar pada penerbangan saat ini sedang turun.(nof/yat)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com, Minggu, 25 April 2010
Wednesday, May 5, 2010
SOAL PASPOR, PEMERINTAH JANGAN PERSULIT CALON JAMAAH HAJI
Senayan - Kementerian Agama berencana akan menggunakan paspor hijau 24 halaman untuk mengganti penggunaan paspor 48 halaman. Dan jamaah tidak lagi digratiskan seperti tahun lalu. Tetapi sepertinya rencana itu tak sepenuhnya akan didukung oleh Komisi VIII DPR RI.
"Saya pikir kalau itu masuk komponen include, masuk komponen BPIH tidak perlu bayar lagi. Jangan sampai masyarakat yang tidak semuanya melek teknologi, mudah transportasi, dan sebagainya mengalami kesulitan," kata Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/4).
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Slamet Riyanto mengatakan, biaya pembuatan paspor 48 halaman tahun lalu memang digratiskan. Hal itu karena biaya dibayar oleh bunga yang diperoleh dari penempatan dana jamaah haji di sejumlah bank. Sedangkan, pembuatan paspor tahun ini ditanggung jamaah.
Penggunaan paspor 24 halaman ini untuk menyamakan jamaah haji dengan pengguna paspor hijau pada umumnya. Namun, Yoyoh beranggapan, sebaiknya biaya pembuatan paspor itu disatukan dengan komponen BPIH yang lainnya. "Dibuat mudahlah semuanya jangan dipersulit, ini malah harus bayar lagi," tandasnya. (nof/zik)
Jurnalparlemen.com
Selasa, 20 April 2010
PUTUSAN MK MENJAMIN HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA
Senin, 19 April 2010
Senayan - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama. Putusan ini mendapatkan apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI.
Anggota Komisi VIII F-PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai putusan MK sudah tepat. "MK memahami pentingnya UU ini dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dalam kerangka NKRI," kata Jazuli dalam siaran pers yang diterima Jurnalparlemen.com, Senin (19/4) malam.
Jazuli menganggap bahwa UU No 1/PNPS/1995 penting keberadaannya karena dua alasan. Pertama, untuk menjamin kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat (2).
"Orang bebas beragama, oleh karenanya harus ada larangan bagi setiap orang untuk melakukan penodaan agama atas nama apa pun, termasuk atas nama kebebasan itu sendiri," tandasnya.
Sedangkan yang kedua, lanjut Jazuli, UU Penodaan Agama penting untuk mencegah potensi konflik sosial yang bersumber dari penafsiran agama. "Konflik sosial ini dapat dicegah karena ada UU yang mengatur dan ada penegak hukum (pemerintah dan aparat) yang menegakkan UU tersebut, sehingga menutup celah ‘pengadilan’ oleh masyarakat," jelasnya.
Dengan adanya instrumen hukum yang mengatur, menurut anggota DPR Dapil Kabupaten dan Kota Tangerang ini, akan ada kepastian hukum jika ada kasus-kasus penodaan agama. "Masyarakat akan lebih mengedepankan penegakan hukum ketimbang main hakim sendiri. Sehingga harmonisasi kehidupan beragama lebih terjamin," tegas Jazuli.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh mengatakan, walaupun sudah lama dibuat, UU ini sangat antisipatif untuk membangun kerukunan dalam kehidupan beragama, meskipun tidak semua keinginan Masyarakat bisa terpenuhi oleh UU tersebut.
"Kalau saya berpikir UU itu tetap bertahan, adanya riak-riak kecil saja dalam kehidupan beragama, tidak perlu semuanya diubah. Itu sudah sangat komprehensif," tandasnya. (nof/zik)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
MENAG KE BALI, RAPAT PANJA BPIH DITUNDA
Senin, 19 April 2010
Senayan - Panja BPIH Komisi VIII menjadwal ulang pembahasan awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1431 H/2010 Masehi dengan Kementerian Agama. Sebelumnya rapat akan dimulai pada Senin (19/4). Namun, karena semua menteri harus mengikuti Rapat Kerja dengan gubernur se-Indonesia pada 19-21 April di Bali, akhirnya pembahasan BPIH tertunda.
"Tidak mungkin dipaksakan ya karena memang adanya keharusan Menteri untuk hadir dalam Raker. Ini akan dijadwalkan lagi Selasa pekan depan, tanggal 27 April," kata Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/4).
Tertundanya pembahasan BPIH 1431 Hijriah/2010 Masehi selama sepekan, diakuinya, sedikit banyak akan mempengaruhi proses pembahasan dan penetapan BPIH yang dijadwalkan pada awal Juni 2010 atau sebelum masa reses.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Yoyoh, akan berupaya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembahasan BPIH 1431 Hijriah/2010 Masehi, sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji tidak terhambat.
"Kita akan usahakan, kita juga nggak mau DPR disalahkan. Kalau misalnya mendapat rumah atau pemondokan yang tidak strategis, karena lambatnya keputusan Pemerintah bersama dengan DPR," ujar politisi PKS ini.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III ini mengatakan, Komisi VIII sudah sejak jauh-jauh hari menyediakan waktu untuk membahas biaya penyelenggaraan haji 2010. Apabila ada kendala dalam pelaksanaan bukan semata-mata kesalahan pihak DPR. (nof/zik)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
BPIH DIBAHAS 19 APRIL
Rabu, 7 April 2010
Senayan - Komisi VIII DPR RI akan mulai membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010 pada 19 April mendatang. Agenda pembahasan BPIH melalui panitia kerja (panja) ini telah disusun pada hari kedua masa persidangan III tahun 2009-2010.
"Panja BPIH sesegara mungkin akan melakukan pembahasan, rencana tanggal 19 April 2010 akan membahas biaya haji 2010 bersama Menteri Agama," kata Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh kepada Jurnalparlemen.com, di Jakarta, Selasa (6/4).
Komisi VIII, menurut Yoyoh, menargetkan pada akhir Mei besarnya BPIH 2010 sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk kemudian selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). "Mudah-mudahan bisa selesai akhir Mei, sehingga awal Juni bisa ditetapkan," ujar anggota F-PKS.
Selain membahas penetapan biaya penyelenggaraan haji, lanjut Yoyoh, Komisi VIII dalam 53 hari kerja pada masa persidangan kali ini akan menggenjot pembahasan tiga RUU yaitu RUU Pengelolaan Zakat, RUU Penanggulangan Kemiskinan, dan RUU Jaminan Produk Halal. "RUU Pengelolaan Zakat masuk prioritas membahasan pada masa sidang ini, termasuk dua RUU lainnya," tandas anggota DPR daerah pemilihan Banten III itu. (nof/yat)
PKS PRIHATIN, FILTER ROKOK MENGANDUNG BABI
Selasa, 6 April 2010
Senayan - Hasil riset di Belanda yang mempublikasikan penemuan enzim babi dalam filter rokok langsung mendapat respons anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yoyoh Yusroh. Kandungan babi tersebut dikhawatirkan bakal meresahkan umat Islam khususnya di Indonesia.
"Menurut pandangan saya, rokoknya saja sudah bermasalah apalagi ditambah dengan adanya kandungan babi," kata Yoyoh kepada Jurnalparlemen.com di Jakarta, Selasa (6/4).
Wakil Ketua Komisi VIII ini berpendapat, dari sisi ekonomis rokok lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya karena dapat mengganggu kesehatan. "Dari segi ekonomi, merokok sama saja dengan membuang uang dan tentu tidak sehat. Lebih baik uangnya dibelikan makanan yang lebih bergizi," ujarnya.
Yoyoh sangat prihatin bila kandungan babi juga terdapat dalam rokok di Indonesia. Jika memang itu benar-benar ada, lanjut Yoyoh, Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu haram mutlak.
"Kalau benar seperti itu, produsen semata-mata hanya mencari keuntungan saja, tidak memikirkan keyakinan seseorang. Padahal produsen bertanggung jawab kepada konsumen jangan justru dah umat Islam," tandasnya.
Sebelumnya, Profesor Simon Chapman menyatakan, 185 produsen rokok di negara itu menggunakan hemoglobin babi sebagai bahan pembuat filter rokok. Profesor asal Universitas Sydney itu berpendapat sebaiknya industri rokok diberbagai belahan dunia untuk memperhatikan kepercayaan yang dianut suatu agama.
"Saya pikir hal itu bisa berbahaya bagi kelompok agama tertentu bahwa terdapat rokok yang diproduksi mengandung babi," tukasnya seperti dikutip dari Dailymail.co.uk.(nof/yat)
HIDAYAT: PERJUANGAN AL-AQSHA DIDUKUNG DUNIA INTERNASIONAL
Ahad, 21 Maret 2010
Jakarta, (Analisa)
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Hidayat Nurwahid menegaskan, perjuangan rakyat Palestina mempertahankan Masjid Al-Aqsha tidak hanya didukung umat Islam, melainkan juga didukung dunia internasional termasuk PBB.
"Perjuangan Al Aqsha bukan hanya melibatkan umat Islam tapi juga dunia internasional. Sekjen PBB Ban Ki-moon, serta Presiden Amerika Serikat Barack obama juga menolak pembangun pemukiman Yahudi di Tanah Palestina," tegasnya saat berorasi di hadapan ratusan ribu kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar aksi Solidaritas Palestina di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Sabtu siang.
Namun, mantan Ketua MPR itu juga menegaskan, sikap PBB dan Amerika Serikat itu tidak cukup hanya sekadar pernyataan penolakan pembangunan pemukiman Yahudi saja, tetapi juga harus menggunakan berbagai kewenangan yang dimiliki untuk menentang perampasan terhadap tanah rakyat Palestina.
Ia menyarankan PBB dan Amerika Serikat agar menghadirkan kedamaian dunia dengan mengupayakan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara tegas menolak upaya pencaplokan tanah dan penjajahan oleh Israel terhadap Palestina.
"Dunia harus menyadari bahwa zionisme adalah terorisme yang sesungguhnya. Jadi, jika ingin mengenyahkan terorisme dari muka bumi, maka enyahkan Zionis dari Tanah Palestina," ujarnya yang disambut takbir para pengunjuk rasa.
Mantan Presiden PKS itu juga meminta Nahdlatur Ulama yang sebentar lagi akan menggelar Muktamar di Makassar, serta Muhammadiyah yang akan memperingati 100 tahun kelahirannya, agar ikut menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui pernyataan sikapnya.
"Demikian pula dengan umat Kristiani, kita berharap umat Kristiani juga bersatu melawan Zionis Israel karena sepak terjang Israel di wilayah Palestina bukan saja merugikan umat Islam tapi juga umat Kristiani," ujarnya.
Karena itu, Hidayat berharap pemerintah Indonesia untuk mendukung penyatuan dua kelompok di Palestina yakni Hammas dan Al Fattah agar mau bersatu dan berjuang bersama mengenyahkan penjajahan Israel.
Negara Muslim
Sedangkan anggota DPR dari PKS Yoyoh Yusroh dalam orasinya memaparkan perjuangan rakyat Palestina untuk tidak bergantung pada negara lain termasuk negara mayoritas Muslim yang kurang memberi dukungan.
Menurut dia, rakyat Palestina terus berjuang untuk mandiri dan berjuang mempertahankan kedaulatannya dari segala bidang. "Kini rakyat Palestina sedang berjuang mempersiapkan kemandirian mereka di berbagai sektor agar tidak tergantung pada orang lain, seperti sumber daya manusia, pendidikan, pertanian dan sektor lainnya," ujarnya.
Sementara itu, spanduk besar bertuliskan "Selamatkan Masjid Al Aqsha dari Zionis Israel" dan "One Man One Dollar To Save Palestine" terpampang di sejumlah ruas jalan menuju tengah Lapangan Monas.
Aksi itu tidak hanya dihadiri oleh kader PKS tetapi juga dari sejumlah kalangan seperti rombongan The Jak Mania (suporter Persija), politisi senior PDIP Sabam Sirait, dan sejumlah artis seperti Nia Paramita.
Politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait yang ikut berorasi menyatakan dukungannya terhadap aksi PKS pada perjuangan rakyat Palestina. (Ant) "Perjuangan tidak boleh berhenti. Rakyat Indonesia jangan tergantung dengan perjuangan negara Timur Tengah untuk mendukung Palestina. Hapuskan penjajahan di muka bumi ini," tegas anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu.
Ia juga meminta anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS untuk mengajak anggota DPRD dari PDIP untuk ikut mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengusulkan untuk memberi nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama Jalan Palestina.(Ant)
PERAN KELUARGA CEGAH TERORISME
Kamis, 18 Maret 2010
IndonesiaBicara.com-Tangerang Selatan, (18/03/10). Peran keluarga dinilai sangat penting untuk mencegah keterlibatan anggota keluarga dalam hal negatif seperti terorisme. Hal ini terungkap dalam seminar Ketahanan Keluarga Membentuk Keluarga Moderat dan Anti Terorisme yang diselenggarakan oleh Rumah Peradaban di Hotel Santika, Ruang Pertemuan Lengkong, Jalan Raya Pahlawan Seribu, Serpong, Kota Tangerang Selatan.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Anggota DPR-RI dari PKS, Dra Hj Yoyoh Yusroh dan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tangerang Drs Achmad Suwandi.
Dalam materinya Yoyoh Yusroh menyoroti pentingnya peran keluarga dalam tumbuh kembang anak. “Tugas keluarga adalah memberikan kasih sayang sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anggota keluarga sehingga hak anak sebagai anggota keluarga terpenuhi. Dalam pemeliharaan hak agama, agama anak akan mengikuti agama orang tuanya. Orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diri anak terutama dari teladannya. Orang tua berkewajiban membentengi keluarga dari segala pengaruh dari luar yang bersifat negatif seperti terorisme dan bahaya narkoba,” papar Yoyoh.
Menurut Yoyoh Yusroh Keluarga senantiasa harus memperkuat ketahanan keluarga sehingga dapat mengembangkan diri sejahtera lahir dan bathin sehingga terhindar dari berbagai kejahatan terorisme.
Sementara itu Achmad Suwandi mengangkat tentang pentingnya pendidikan formal yang mendukung peran keluarga. “Dalam pendidikan formal yang harus diperhatikan adalah kualitas guru, kurikulum, fasilitas pendidikan dan sarana pendukung lainnya. Selain itu dalam pendidikan formal harus diperhatikan peningkatan akhlak, potensi dan minat anak, serta persiapan dunia kerja selain itu yang tidak dapat ditinggalkan dalam peran pendidikan formal yaitu nilai-nilai kebangsaan,” katanya.
Selain pendidikan formal, lanjut Achmad Suwandi, Keluarga juga ikut menentukan dalam pembentukan sikap anak, sehingga anak sedari dini harus dikenalkan ahlak, etika dan rasionalitas. Peran pendidikan keluarga tetap dibutuhkan untuk mendidik anak diluar pendidikan formal. (rintho).
BARITO KUALA BUTUH SEKOLAH AGAMA
12 Maret 2010
Senayan - Departemen Agama diminta lebih memperhatikan pembangunan sekolah-sekolah agama di daerah tertinggal. Dari hasil kunjungan kerja Komisi VIII ke Kalimantan Selatan (Kalsel) memperlihatkan minimnya jumlah sekolah agama di wilayah Barito Kuala.
"Di situ masih ada kecamatan yang belum ada sekolah agama. Di situ masih ada kecamatan yang belum ada sekolah agama, seperti Madrasah Tsanawiyah, baru ada Madrasah Ibtidayah," kata Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (12/3).
Dia berharap, pendidikan yang berkualitas jangan hanya milik orang kota. Pendidikan berkualitas itu seharusnya dirasakan oleh masyarakat yang berada di pedalaman.
Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Yoyoh, Barito Kuala memiliki Indek Prestasi Manusianya (IPM) sangat rendah, peringkat ke-12 dari 13 daerah di Provinsi Kalimantan. "Masih ada beberapa kecamatan yang belum bisa diakses via darat, masih melalui sungai, ini termasuk yang masih sulit ditingkatkan," ujarnya.
Yoyoh menyatakan, Barito Kuala memang telah ditetapkan oleh Kemeneg Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sebagai daerah tertinggal. Kondisi infrastrukturnya berbeda dari daerah-daerah lain. Walaupun di sana sudah ada jembatan bagus yang diupayakan oleh bupati dengan biaya APBD, masih ada beberapa kecamatan yang belum bisa ditempuh lewat jalur darat.(yat/yat)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
KOMISI VIII PERJUANGKAN PENAMBAHAN KUOTA JAMAAH HAJI
12 Maret 2010
Senayan - Terbatasnya kuota jamaah haji Indonesia yang tidak seimbang dengan animo yang besar, ternyata menjadi dilema tersendiri bagi Komisi VIII. Komisi VIII DPR akan berupaya untuk melakukan negosiasi agar pada tahun 2010 Indonesia mendapat tambahan kuota.
"Saya pikir ini yang masih perlu dipertimbangkan, masalahnya kuota itu bukan dari Indonesia, kuota dari pemerintah Saudi. Bukan belum ada penyelesaian, kita masih berupaya untuk nego," kata Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh kepada Jurnalparlemen.com di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (12/3).
Menurutnya, jika Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota bagi jamaah haji Indonesia, provinsi yang memiliki animo berhaji tinggi akan menjadi prioritas. "Ketika ada penambahan kuota dari Saudi, kita prioritaskan untuk daerah yang animo masyarakatnya cukup besar," ujarnya.
Ketika ditanya apakah penambahan itu masih dimungkinkan, Yoyoh menjelaskan, berdasarkan pengalaman yang, hal itu bisa dilakukan."Bisa kemarin saja kita ditambah 3.000 kuota, tapi penambahan itu menjelang hari sehingga tidak bisa di sub untuk daerah-daerah," tambahnya.
Keterbatasan kuota yang merupakan jatah dari Pemerintah Arab Saudi menyebabkan calon jamaah haji harus menunggu beberapa tahun untuk pergi ke Tanah Suci. Selain itu, permasalahan kuota ini menjadi penyebab munculnya jamaah haji non-kuota yang dianggap merepotkan penyelenggara. (zik/zik)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Komisi 8 DPR RI Sangat Apresiasi Terhadap Kinerja Pemprov Kalsel
9 Maret 2010
KOMISI 8 DPR-RI YANG BERKUNJUNG KEMARIN, SANGAT APRESIASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALSEL, KARENA RERCATAT SEBAGAI DAERAH YANG MINIM KORBAN NARKOBA DARI KALANGAN ANAK ANAK.
Menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR-RI, Yoyoh Yusroh dari fraksi PKSP di Graha Abdi Persada kemarin, fakta ini didapatkannya berdasarkan hasil laporan yang diterima pihaknya kemarin. Hal ini dinilai sebuah prestasi, karena ditengah arus globaliasasi dan pergaulan bebas remaja Kalsel masih dapat dipertahankan, agar tidak terpengaruh. Sehingga diharapkan hal ini dapat terus dipertahankan, bahkan pemberantasan narkoba ke depan lebih dimaksimalkan.
Yoyoh mengaku pihaknya di Komisi 8, juga akan terus konsen menangani persoalan generasi muda Indonesia, agar bisa terselamatkan dari bahaya narkoba ini. (FIRHAN AP FM )
PROGRAM KEMENTERIAN SOSIAL DITINJAU KOMISI VIII
Selasa, 9 Maret 2010
Senayan - Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kalimantan Selatan, Selasa (9/3), tim dari Komisi VIII meninjau berbagai program Kementerian Sosial, di antaranya pemberdayaan masyarakat miskin, Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri dan memantau kondisi panti sosial.
"Kita melihat program pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan modal untuk usaha pembuatan kain khas Banjar," kata anggota Komisi VIII Yoyoh Yusroh saat dihubungi Jurnalparlemen.com, Selasa (9/3).
Usaha masyarakat melalui KUBE, menurutnya, sangat berkembang pesat. Awalnya anggota kelompok diberikan modal sekitar 30 juta, hasil produksinya kemudian dijual ke beberapa perusahaan cukup laku dipasaran. "Modal yang diberikan itu dikelola secara baik. Untuk selanjutnya diberikan advokasi, dibantu pemasarannya. Apabila butuh modal dibantu. Dari sini jelas tampak jelas manfaatnya," ujarnya.
Tim Komisi VIII pun sempat meninjau Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar Baru untuk melihat Model Desa PRIMA serta berdialog dengan kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri. "Kita melihat kegiatan Desa Prima Mandiri, di mana perempuan diberikan modal sebesar 10 juta untuk membuat kasur tilam yang dijual di berbagai tempat, itu juga berkembang," tambah Yoyoh.
Dalam kesempatan itu, tim Komisi VIII juga berkesempatan untuk melihat pemberdayaan dan bina lanjut usia (lansia)."Orang tua dibina untuk menghadapi hari tua yang khusnul khotimah," imbuhnya.
Perhatian pada pemberdayaan lansia ini, ditambahkannya, bukan hanya untuk panti-panti sosial yang dikelola oleh pemerintah saja, namun diperuntukkan bagi lembaga swasta juga harus diberikan perhatian yang sama. "Perhatian pemerintah masih terbatas, baru 170 orang lansia yang dikelola. Sementara yang di luar masih banyak," tandasnya. (zik/zik)
Ibadah Haji: ANIMO MASYARAKAT KALSEL SULIT DIBENDUNG
Selasa, 9 Maret 2010
Senayan - Komisi VIII DPR RI kesulitan membendung animo masyarakat Kalimantan Selatan untuk menjalankan Ibadah Haji. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pendaftar pada tahun 2010.
"Untuk penyelenggaraan haji, animo masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mendaftar sangat besar, sampai-sampai yang mendaftar 2010 ini baru mendapat porsi tujuh tahun lagi," kata anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS Yoyoh Yusroh kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (9/3).
Menurutnya, berdasarkan temuan Komisi VIII, tak sedikit masyarakat Kalsel yang berangkat haji non-kuota. Mereka berangkat ke Tanah Suci dengan tujuan umroh, akan tetapi sampai musim haji tetap bertahan di Tanah Suci.
"Kondisi ini sangat memberatkan penyelenggara haji, karena mereka ikut makan dan berada di tenda resmi jamaah haji Indonesia, sehingga terjadi pemadatan," jelas Yoyoh.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, sudah mencoba menyarankan agar mereka bisa berangkat haji sesuai dengan jatah kuota yang diberikan. Sebab, jatah kuota itu bukan dari Pemerintah Indonesia tetapi berasal dari Pemerintah Arab Saudi. "Ketika ingin berhaji tapi kuotanya masih tujuh tahun lagi, sulit juga," tandasnya. (zik/zik)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Ibadah Haji ANIMO MASYARAKAT KALSEL SULIT DIBENDUNG
"Untuk penyelenggaraan haji, animo masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mendaftar sangat besar, sampai-sampai yang mendaftar 2010 ini baru mendapat porsi tujuh tahun lagi," kata anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS Yoyoh Yusroh kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (9/3).
Menurutnya, berdasarkan temuan Komisi VIII, tak sedikit masyarakat Kalsel yang berangkat haji non-kuota. Mereka berangkat ke Tanah Suci dengan tujuan umroh, akan tetapi sampai musim haji tetap bertahan di Tanah Suci.
"Kondisi ini sangat memberatkan penyelenggara haji, karena mereka ikut makan dan berada di tenda resmi jamaah haji Indonesia, sehingga terjadi pemadatan," jelas Yoyoh.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, sudah mencoba menyarankan agar mereka bisa berangkat haji sesuai dengan jatah kuota yang diberikan. Sebab, jatah kuota itu bukan dari Pemerintah Indonesia tetapi berasal dari Pemerintah Arab Saudi. "Ketika ingin berhaji tapi kuotanya masih tujuh tahun lagi, sulit juga," tandasnya. (zik/zik)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
KOMISI VIII RDP DENGAN BAZNAS
Senin, 22 Februari 2010
Senayan - Revisi Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat mendesak untuk dilakukan. Karena itu, Komisi VIII sudah beberapa kali memanggil institusi pengelola zakat seperti Forum Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Saat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Forum Zakat, pekan lalu di ruang sidang Komisi VIII, Gedung DPR, banyak terlontar gagasan untuk memisahkan antara regulator dan operator.
Untuk memperjelas posisi regulator dan operator itu, Komisi VIII memanggil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk acara rapat dengar pendapat (RDP) di ruang sidang Komisi VIII, Gedung DPR, Senin (22/2).
Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh adalah salah seorang anggota Komisi VIII dari F-PKS yang selalu menyuarakan amandemen ini. “Terutama untuk memperjelas posisi sebagai regulator dan operator. Seharusnya pemerintah adalah regulator dan operatornya Lembaga Amil Zakat,“ katanya.
Setiap kali rapat dengar pendapat soal zakat, anggota Dewan juga kerap mempertanyakan soal kepercayaan dari publik dan untung ruginya membayar zakat ke lembaga seperti Forum Zakat atau Baznas. “Apa kelebihannya, sebab dalam kebiasaan masyarakat kita, membayar zakat secara langsung dianggap lebih afdal,“ kata Abdul Rozaq Rais dari F-PAN.
Tampaknya, RDP dengan Baznas kali ini, juga akan berputar pada soal posisi Baznas, kepercayaan dari masyarakat dan penguatan posisi sebagai operator. (imf/zik)
Iman Firdaus - Jurnalparlemen.com
KEJAHATAN INTERNET TERHADAP ANAK SEMAKIN MASIF
Selasa, 9 Februari 2010
Senayan - Kejahatan dunia maya terhadap anak-anak dinilai Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusroh makin masif. Kasus terbaru adalah hilangnya siswa SMP asal Surabaya bernama Nova yang dibawa pergi oleh teman di jejaring sosial Facebook.
Menurut Yoyoh, kejahatan dunia maya itu banyak macamnya, “Dari mulai pelacuran anak hingga penculikan dengan menggunakan internet korbannya anak-anak,” kata Yoyoh kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (9/2).
Yoyoh menambahkan, Komisi VIII akan segera membentuk Panja Anak untuk mendalami persoalan anak yang sangat kompleks ini. “Kita akan undang bukan hanya Kementerian Sosial tapi juga Menkominfo,” kata ibu dari 13 anak ini. Hal ini untuk mendalami peran teknologi dalam dunia kejahatan terhadap anak.
Perkembangan teknologi dunia maya menurut Yoyoh harus diwaspadai oleh para orang tua, dengan memberikan bimbingan dan pengertian tentang kegunaan dunia maya. Meski sudah ada teknologi penyaring situs-situs berbahaya, namun pengawasan orang tua tetap dibutuhkan. Sebab, anak-anak bisa tahu cara untuk membobolnya.
Yoyoh yang sudah memberikan peranti lunak penyaring situs kepada anak-anaknya, mengaku tetap harus mengawasi dan memberikan arahan kepada 13 anaknya. (imf/zik)
Iman Firdaus - Jurnalparlemen.com
DEPAG DITANTANG BIKIN PROGRAM TANDINGAN INFOTAINMENT
Rabu, 20 Januari 2010
Senayan - Maraknya tayangan infotainment di televisi membuat geram sebagian anggota Komisi VIII DPR. Mereka meminta Dirjen Bimas Islam Departemen Agama membuat tayangan tandingan yang bernilai dakwah.
“Kalau bisa buat film atau tayangan iklan layanan masyarakat yang mengajarkan nilai-nilai akhlak kepada masyarakat. Misalnya, hormat kepada orang tua,” kata Yoyoh Yusroh dari Fraksi PKS, saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Islam di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).
Menanggapi hal itu, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar mengatakan, sejak 2008 Depag sudah melakukan pendekatan kepada para pengelola dan pembuat infotainment Mereka diundang untuk membahas hal itu. “Hanya sayang, yang datang anak-anak buahnya yang tidak bisa mengambil keputusan,”kata Nasaruddin.
Sedangkan untuk iklan layanan masyarakat yang mendidik, Nasaruddin mengaku sudah pernah bertemu dengan salah seorang petinggi televisi dan membicarakannya. Petinggi yang tidak disebutkan identitasnya itu, kata Nasaruddin, mengaku merespons keinginan dirinya.
“Kalau pun iklannya tidak dalam waktu prime time, ya setelah sholat subuh juga tidak apa-apa,” katanya. Sebab, bila beriklan seperti biasa dengan waktu tayang prime time, Nasaruddin mengakui anggarannya tidak ada. “Untuk pasang iklan layanan masyarakat itu mahal karena hitungannya detik,” kata dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.(imf/zik)
Iman Firdaus - Jurnalparlemen.com
KOMISI VIII DPR DESAK PEMERINTAH LAKUKAN PENGELOLAAN ZAKAT SECARA PROFESIONAL
22-Feb-2010
Komisi VIII DPR mendesak kepada pemerintah agar Amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hendaknya diperuntukan dalam rangka reformasi pengelolaan zakat di Indonesia yang professional, transparan dan akuntabel serta menghilangkan berbagai aspek yang tumpang tindih.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa dari Fraksi Partai Golkar saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin, di Gedung Nusantara II, Senin (22/2).
Selain itu, lanjut Chairunnisa, pengelolaan zakat hendaknya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih besar. Chairunnisa mencontohkan, seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat yang hingga saat ini masih jauh dari harapan.
Dalam upaya Amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kata Chairunnisa, kelembagaan zakat hendaknya menyesuaikan dengan berbagai regulasi yang ada, sehingga terjadi penguatan kelembagaan pengelolaan zakat baik pusat dan daerah serta adanya pemisahan secara tegas antara regulator (kebijakan), operator (pelaksana) dan inspector (pengawasan).
Chairunnisa menilai, perlu adanya penegasan bahwa biaya pengelolaan lembaga zakat hendaknya dapat dipenuhi oleh APBN dan APBD khususnya untuk operasional Baznas.
“Melalui RUU tentang Pengelolaan Zakat ini, hendaknya terjadi peningkatan secara signifikan terhadap ketaatan muzzaki sesuai kewajiban keagamaannya,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Yoyoh Yusroh (F-PKS) mengatakan, di zaman Rasulallah, orang yang tidak berzakat itu bahkan diperangi. Karena dengan berzakat, berarti hal-hak fakir miskin, hak-hak masyarakat yang belum sejahtera bisa terpenuhi. “Jadi kalau zakat dikelola secara efektif akan bisa mengentaskan kemiskinan,” jelasnya.
Dalam pembahasan undang-undang tersebut, Yoyoh mengharapkan anggota Dewan lebih aktif dalam persidangan dan dapat memberikan kontribusi sehingga undang-undang yang dihasilkan DPR betul-betul pemikiran bersama, tidak hanya pemikiran segelintir orang tapi kontribusi dari semua, jelas Yoyoh.
Sementara itu Ketua Umum Baznas Didin Hafidhuddin dalam paparanya menjelaskan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum diatur secara eksplisit institusi regulator dan pengawasan serta fungsi yang harus dijalankan. Karena itu, lanjut Didin, perlu diatur pemisahan/penegasan fungsi dan kewenangan institusi yang berfungsi sebagai operator. “Untuk institusi yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas diusulkan dibentuk lembaga independen,” Didin mengusulkan.
Dalam hal pembiayaan diusulkan untuk Baznas mendapatkan dana awal dari APBN sebagaimana Badan Layanan Umum, sedangkan untuk institusi yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas dibiayai sepenuhnya dari APBN, papar Didin.
Dengan usulan dan saran ini, zakat tidak lagi sekedar menjadi alternatif, kata Didin seraya menambahkan akan tetapi menjadi sumber dana utama untuk pengentasan kemiskinan disamping sumber-sumber dana lainnya dari APBN. Diharapkan, dengan perbaikan undang-undang ini, kita akan memiliki Sistem Zakat Nasional, terangnya.(iw) Foto:Iwan Armanias.
RUU PENGELOLAAN ZAKAT
Rabu, 17 Februari 2010
Ada Sanksi Administrasi bagi Wajib Zakat
Masyarakat yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat, namun tidak berzakat, mungkin akan terkena sanksi. Begitulah usulan Forum Zakat (FOZ), asosiasi penyelenggara zakat yang memiliki anggota sekitar 200 organisasi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah anggota DPR Komisi VII di Gedung Nusantara II, Selasa sore (16/2).
Sanksinya, wajib zakat (muzaki) harus membayar 10% lebih besar dari kewajibannya. Andaikata kewajiban zakat muzaki senilai Rp 1 juta, maka pada pembayaran zakat tahun berikutnya, wajib zakat mesti membayar zakat tahun lalu sebesar Rp 1.000.000 juta plus denda 10% sebesar Rp 100.000. Jumlah itu juga akan ditambah dengan zakat tahun berjalan sebesar Rp 1.000.000 sehingga jumlahnya menjadi 2.100.000.
Pasal sanksi tersebut lengkapnya berbunyi “setiap muzaki yang tidak melaksanakan kewajiban zakat… akan tetap dikenakan kewajiban membayar zakat yang ditinggalkan ditambah dengan denda adminitasi sebesar 10% dari jumlah zakat yang ditinggalkan.” Usulan ini masuk dalam Bab X mengenai sanksi.
Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKS Yoyoh Yusroh yang memimpin rapat menyatakan, usulan ini akan dipertimbangkan dalam Pansus dan Panja DPR yang membahas pasal demi pasal RUU Pengelolaan Zakat. Namun dalam sesi tanggapan, sejumlah anggota DPR Komisi VIII terlihat keberatan dengan usulan ini. “Sebelum ada sanksi, perlu ada penjelasan dulu seperti apa pelaksanaannya,” kata Saifuddin Donodjoyo, Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi Gerindra.
Di dalam RUU Pengelolaan Zakat versi DPR maupun usulan FOZ, kewajiban untuk membayar zakat berlaku bagi individu maupun perusahaan milik warga muslim. Kewajiban itu tidak harus disalurkan kepada badan pengumpul zakat atau amil zakat. “Masyarakat yang mau menyalurkan zakat sendiri tetap bisa,” kata Ahmad Juwaini, Ketua Umum FOZ kepada KONTAN.
Sebagian besar UU ini bertendensi mengatur lembaga pengelola zakat. Antara lain, organisasi pengelola zakat harus mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengelola Zakat di tingkat pusat. Pengelola zakat tingkat nasional disyaratkan memiliki wilayah operasional minimal di 10 propinsi dengan kemampuan mengumpulkan dana Rp 2 miliar per tahun. Namun FOZ mengusulkan Rp 5 miliar selama tiga tahun ber turut-turut dan telah diaudit oleh akuntan publik.
Sedangkan Pengelola zakat tingkat propinsi beroperasi minimal di 40% dari jumlah kabupaten dan mengumpulkan dana Rp 1 miliar per tahun. Sedangkan FOZ mengusulkan Rp 2 miliar pe dua tahun ber turut-turut dan telah diaudit oleh akuntan publik.
Sedangkan tingkat kabupaten, wilayah operasionalnya minimal di 40% dari jumlah kecamatan dan mampu mengumpulkan dana Rp 100 juta per tahun. Sedangkan FOZ mengusulkan Rp 500 juta per tahun dan telah diaudit oleh akuntan publik.
Dalam pembahasan ini, Komisi VIII DPR akan menetapkan bukti setoran zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh). Sedangkan FOZ ingin, zakat menjadi pengurang PPh. Maksudnya, “kalau bayar zakat Rp 1 juta, sementara kewajibannya pajaknya Rp 1 juta, itu bisa langsung dianggap lunas,” kata Ahmad.
Eksklusif! Oleh-oleh dari Gaza Freedom March (2)
Kamis, 11 Februari 2010
Pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari rangkaian perjalanan Gaza Freedom March?
Banyak pelajaran yang bisa kita terima, yang kita lihat. Pertama, Indonesia kalau mau bantu Gaza itu tidak boleh per negara, harus per kawasan. Region. Kayak Uni eropa, kenapa dia bisa kuat seperti itu bawa 300 kontainer. Ini karena Eropa, mereka mendapatkan donasi dari masyarakat Eropa.
Kalau kita, misal, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, yang peduli pada Palestina, kita bikin nanti suatu saat yang lebih besar. Jadi, secara region, jangan per negara. Karena kalau kita sendirian, pakai surat sakti dari kedubes pun ternyata tidak bernilai. Jadi, suatu saat kita memang per kawasan.
Bagaimana Ibu menilai kondisi rakyat di Gaza saat ini?
Kita melihat kekejaman memang sudah luar biasa. Tidak ada segram semen pun di Gaza setelah serangan Israel. Selalu ditayangkan di Al-Aqsha TV, tidak ada pembangunan. Masih banyak yang tinggal di tenda-tenda, di rumah-rumah mereka yang bekas kena perang.
Itu sangat memprihatinkan. Bahkan saya lihat sendiri, ditayangkan, dua orang Palestina yang dimasukkan ke dalam freezer pada musim dingin, tanpa pakaian dan meninggal.Sekarang, penjara yang di situ, rumah-rumah di sekitar itu mulai pindah karena tidak tahan mendengar suara siksaan. Kondisinya sangat memprihatinkan.
Dari segi politik, bagaimana sikap pemerintahan di sana dalam menyikapi kondisi itu?
Mereka masih tetap optimis di Gaza, pemerintahan Hamas masih tetap optimis. Saya lihat, bagaimana orasi Mendagrinya, dia katakan, 'Walaupun kita dalam kondisi seperti ini, tapi untuk masalah pendidikan, kita tidak boleh ketinggalan mutunya dari negara Islam lainnya'. Terbukti, anak-anak Palestina itu dengan peralatan, fasilitas seadanya, mereka mampu membuat mobil balap yang setara dengan mobil balap internasional dan ini akan dilombakan di Amerika. Padahal empat orang ini mencari bahan-bahan bekas semua, kan nggak ada mobil baru di sana. Mobil-mobil rongsokan mereka modif dan nanti akan ikut perlombaan.
Untuk tanding kelas dunia, ini kan kreativitas mereka muncul dalam kondisi seperti itu. Terus, dia katakan, untuk masalah pertanian, kami tidak ingin bergantung kepada Amerika, tidak ingin bergantung kepada Barat, kita hanya bergantung kepada Allah. Mulai sekarang kita menanam, dan itu dibuktikan. Saat itu, Mendagri-nya meresmikan pemekaran daerah dengan menanam pohon zaitun karena 3 juta pohon zaitun mereka dibuldoser oleh Israel. Sekarang mereka aktif menanam. Kalau kita lihat dari makanan di Palestina itu, insyaAllah mereka cukup. Buah-buahan yang diberikan Allah sangat subur, Sunkisnya banyak, jeruk-jeruk yang segar-segar, itu ditampakkan, kemudian zaitunnya juga, kambing-kambing mereka yang segar-segar hidup. Artinya, rizki dari Allah itu, tetap mendapatkan limpahan rizki, ya.
Apa sih yang menyulitkan buat mereka kalau begitu?
Yang sulit bagi mereka itu obat-obatan. Makanya dibawa oleh George bukan makanan, tapi kompor, kemudian obat, makanya dalam orasi yang dikemukakan oleh kelompoknya George dalam bahasa Arab, 'Apakah obat-obat ini haram bagi anak perempuanmu?! Apakah obat-obat ini haram bagi saudara perempuanmu, bagi ibumu?! Jadi sudah menggunakan teori manhaj fikri ya, yang Rasulullah ajarkan kepada orang yang berzina. 'Kenapa dia tidak mau meninggalkan zina, apakah kamu ridho kalau saudara perempuanmu dizinai?!' Artinya, dia menyentuh emosi rasa kemanusiaan.
Kemudian, reaksi aparat Mesir setelah mendengar orasi itu bagaimana?
Aparat Mesir diberi orasi seperti itu nggak ada yang tersentuh. Kita yang menonton itu tersentuh sampai haru sekali, nih ketawa-ketawa aja, malah dilempar pasir. Yang orasi itu dipentungin, saya lihat darah segar yang berceceran di mana-mana, itu karena represifnya luar biasa.
Bagaimana Ibu melihat kondisi anak-anak Palestina saat ini?
Saya lihat, mereka memang, dalam kondisi seperti itu, mereka tetap menjadi bangsa yang optimis, dilihat dari orasi-orasi para pimpinannya. Kemudian, yang paling haru lagi, mereka kan baru mewisuda 10 ribu penghafal Alquran pada liburan musim panas kemarin, Juni-Juli. Anak-anak kemping selama 60 hari hafal 30 juz. 60 HARI 30 JUZ! Bulan Juli itu diwisuda sekitar 2.500, tapi kemarin kan kita ketemu Walikota Beit Lahiya di Gaza itu, dia katakan, 'Sekarang sudah 10 ribu,' kata menterinya itu, kami sudah menyiapkan pemimpin yang hafal Alquran dari tingkat presiden sampai lurah! Jadi, sampai-sampai lurahnya pun penghafal Alquran! Karena mereka sudah menyiapkan hafizh yang begitu banyak. Jadi, ini kan pelajaran buat kita. Dalam kondisi tekanan ekonomi, dalam kondisi perang seperti itu, anak-anak mereka berprestasi. Mereka cenderung homeschooling karena tidak aman mereka keluar apartemen untuk sekolah, jadi ibu-ibu di sana sudah sangat kompak. Anak-anak mereka juga tidak diajarkan meminta, tidak ada anjal, saya bertemu dengan Persatuan Dokter Arab di sana menceritakan, salah satu yang ikut dalam perang Gaza kemarin, betapa anak di sana tidak meminta-minta, tahu etika meminta itu tidak baik. Ketika perang, ada seorang anak yang dalam kondisi perang, dengan di bawah dentuman senjata, dia jualan teh manis. Dokter-dokter ini mengumpulkan orang sampai 2 ribu dollar untuk menyumbang kepada anak yang berani, dalam kondisi perang kok mau jualan teh manis. Terus disumbangkan, ternyata anak itu bilang, 'Saya cukup untuk kehidupan saya dari berjualan teh manis. Uang sebesar itu sebaiknya Anda berikan kepada tentara Hamas. Yang lebih membutuhkan dari saya.' Ya Allah, anak kita, 100 dollar aja diterima! (tertawa)
Faktor apa yang membuat Gaza dijuluki sebagai bangsa yang memiliki asbabun nashr?
Saya berpikir, kenapa saya membawa anak-anak ke sana, di antaranya kita melihat bangsa ini bangsa yang asbabun nashr (sebab mereka ditolong Allah) ada pada mereka. Karena kalau kita lihat, Gaza itu kan kecil, kalau dalam peta saja, hanya separuh dari Kabupaten Bogor, lebar 8 km. Tapi mereka bisa bertahan dari serangan Israel yang didukung oleh negara adidaya. Mereka kan berpikir, paling 3 hari lumpuh, Gaza itu. Ternyata 22 hari mereka nggak bisa mematahkan Gaza. Ini karena mereka adalah bangsa yang sangat dekat kepada Allah. Semua, jadi orang tuanya, ibu-ibunya, anak-anaknya, semua paham kalau mereka berada dalam situasi perjuangan. Ibu-ibu mereka yang menyiapkan berbagai keperluan anak-anaknya ketika perang. Memenuhi masjid.
Jadi, misalnya mereka dimatikan lampunya, kan pernah 4 bulan mati lampu, tapi masjid itu penuh. Saya teleconference dengan seorang ibu, namanya Ummu Khalid. Dia cerita bahwa tempat mengungsi yang paling aman kalau sedang terjadi baku hantam itu adalah masjid. Di masjid kami tidak berpikir dunia. Makanya kami selalu memilih masjid, walaupun hanya membaca Alquran di bawah sinar lilin. Jadi, wajar kalau Allah sangat sayang mereka karena kedekatan mereka kepada Allah itu luar biasa, itu kita lihat dari pimpinan-pimpinan daerahnya, anak-anaknya, jadi kompak. Mereka ingin menjadi bangsa yang berjaya. Menteri Dalam Negerinya bilang, dari segi kepemimpinan, kami tidak takut dengan dunia lain karena kami sudah menyiapkan 10ribu penghafal quran dari tingkat pimpinan sampai daerah.
Menurut Ibu, kenapa Mesir mempersulit akses ke Gaza?
Karena Mesir, saya pikir, ada ketergantungan dengan Israel dan Amerika. Saya dengar, APBN-nya juga banyak dibantu oleh Amerika. Kemudian, ada proyek-proyek mereka bersama Israel. Sekarang mereka sedang membangun tembok Pulazi, tembok beton. Tembok ini kalau misalnya jadi, terowongan komersial atau pribadi yang biasa digunakan untuk menyuplai bahan makanan, yang sangat dibutuhkan ke Gaza, itu mungkin nanti tertutup. Jadi, mungkin Gaza ini bagaikan sebuah bangsa yang terkurung dalam sebuah kamp yang besar, 1,5 juta penduduk Gaza. Kalau kita baca dari hadits Nabi itu kan, seorang perempuan disiksa oleh Allah karena dia menyiksa seekor kucing. Seekor kucing aja disiksa itu bisa membuat seorang perempuan masuk neraka. Kalau ini, satu bangsa dikurung nggak boleh, tidak diberikan hak-haknya. Jadi, mana kalau bicara HAM?! Amerika, Prancis, gitu ya. Bicara HAM, bicara juga di Gaza dong! Jangan ada diskriminasi dalam HAM. Laut juga sudah dikuasai oleh Israel, bahkan sekarang tinggal 16% tanah Palestina yang masih dikuasai muslim. Selebihnya sudah jadi kawasan Israel semua, termasuk Al-Quds. Al-Quds itu, kayak kita mungkin RT-RW-nya Yahudi. Jadi, mereka sekarang orang Palestina pemilik tanah tapi tinggal di tanah jajahan. Makanya, mereka sekarang ingin punya hak kembali. Empat juta warga Palestina yang diusir, yang pergi, yang keluar, yang diusir secara paksa atau yang mengungsi itu ada empat juta. Mereka ingin hak kembali. Hak kembalinya itu bukan kembali ke Gaza atau ke Tepi Barat (West Bank), tapi mereka inginnya kembali ke tempat lahir mereka. Jadi, misalnya, ada tanah jajahan 48, ada tanah Al-Quds, mereka inginnya kembali ke sana, kembali ke 48, kembali ke 67. Karena kan patok itu selalu diubah. Itulah kebiadaban Israel.
Bagaimana Ibu menilai potensi jalur Al-Aqsha-Mekkah?
Misi khususnya kalau al-aqsha sudah dibebaskan, maka jamaah haji atau umroh akan bisa berkunjung ke tiga masjid yang disukai oleh Rasul. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha. Kalau Al-Aqsha dibebaskan, insyaAllah jamaah haji bisa ke sana dan itu akan mempermakmur jalur-jalur yang akan dilewati jamaah haji atau umroh. Kalau sekarang ini kan, negara-negara Arab itu memang dibagi-bagi, yang dieksplorasi hanya daerah tertentu, supaya ada kesenjangan, meskipun sumber daya alamnya sama. Misalnya, Irak-Kuwait, Yaman-Saudi, Libanon-Syria. Kalau nanti, Al-Aqsha terbuka, bisa jadi jalur ekonomi, dari Palestina, ke Madinah, ke Mekkah itu menjadi negara yang maju, insyaAllah. Misi kita panjang, kalau mereka ingin membangun haikal Yahudi, kalau kita ingin mempertahankan Al-Aqsha.
Menurut pantauan Ibu, bagaimana kondisi Al-Aqsha saat ini?
Kondisi Al-Aqsha sekarang sudah sangat memprihatinkan ya. Di bawahnya sudah menjadi tempat wisata Yahudi, saya punya foto-fotonya lengkap. Atasnya dibagi dua, satu kawasan Yahudi, masjid di sebelahnya juga kawasan muslim. Yang sholat juga diseleksi, yang belum berumur 50 tahun belum boleh sholat karena mereka takut kalau anak-anak muda itu kan militansinya luar biasa. Itulah yang namanya kehendak Allah sebagai bangsa yang dekat kepada-Nya. Banyak juga orang Yahudi, mereka yang tinggal di dalam tank mercafa, itu tank yang paling canggih dengan AC yang cukup, tapi para penumpang tank itu nggak banyak yang berani keluar karena takut melihat sorotan mata anak-anak Palestina, sampai-sampai mereka menggunakan PAMPERS! (tertawa) Anak-anak Palestina itu kan siap dengan batu-batu ya, mempertahankan negeri mereka. Jadi, mereka bukannya mau anarkis tapi itu hak mereka untuk membela tanah airnya.
Tindak lanjutnya di Indonesia bagaimana, Bu?
Kita akan selalu memantau dan mengkampanyekan untuk peduli Palestina karena masalah Palestina bukan masalah dalam negeri mereka saja tapi masalah umat negeri Islam. Al-Aqsha adalah kiblat pertama umat Islam. Kita melihat dari berbagai sumber, media, masalah kemanusiaan di Gaza, masalah kemanusiaan terberat di dunia sampai masuk Guinness Book.
Di dalam Guinness Book saya baca waktu itu, dalam Bahasa Arab, penjara terlama di dunia itu ada di Palestina, orang terlama dipenjara melebihi pembunuh John F. Kennedy itu orang Palestina, sekarang sudah 30 tahun kan ya, Syekh Atbah itu. Anak terkecil yang dibunuh, mati bukan karena sakit tapi dibunuh karena kekejaman lawan politiknya itu anak Palestina usia 10 hari ditembak. Anak yang terbanyak bersarang peluru di dalam tubuhnya saat meninggal adalah anak Palestina. Jadi, ketika dia pulang sekolah ditembak oleh salah seorang komandan Yahudi. Dengan satu peluru, anak itu sudah mati, tapi karena di pistol itu masih tersisa 32 peluru, dimuntahkan semua, diberondong sampai anak buah itu mengatakan, 'Cukup, Tuan, dia sudah meninggal'. Itu masuk dalam Guinness Book.Bukan hanya umat Islam yang peduli sama Palestina. Dilihat dari Code Pink saja, yang hadir di situ bukan muslim, 1.300 orang, mungkin fifty-fifty, ada juga dari Jepang, Korea.
Apa harapan Ibu ke depannya?
Harapan saya, bagaimana kita mensosialisasikan Palestina pada masyarakat luas dan mereka harus tahu bagaimana kondisi Al-Aqsha saat ini. Kondisi Palestina saat ini yang jika dibandingkan dengan negara lain yang mengalami bencana perang itu biasanya singkat, setahun-dua tahun sudah bisa bangkit, lihat di Bosnia, tapi di Palestina, sudah puluhan tahun! Tanah mereka digerogoti sedikit demi sedikit hanya tinggal 16%. Kalau misalnya, ada negara menjajah negara, itu yang dijajah ekonominya, bukan tanahnya, tapi kalau ini tanahnya.
Ada organisasi lain yang ikut bekerja sama dalam aksi ini?
Kalau kami dari KNRP, Adara Foundation, dan anggota dewan saja. Karena saya baca kan ada parlemen yang ikut juga jadi saya tertarik. Kebetulan saya di sini kan ikut Kaukus Palestina di DPR, jadi saya membawa nama Kaukus Palestina juga, minta izin sama Pak Muzzammil.
Bagaimana situasi terkini mengenai kondisi pergolakan politik di sana?
Terakhir, kami dapat info dari Mesir, orang yang membongkar kejahatan Yahudi di Al-Aqsha masuk penjara. Saya pernah ketemu di Turki saat muktamar, padahal dia itu saksi kunci dari rencana jahat. Dia masuk penjara 3 hari yang lalu. Yang terakhir ini kan, tembok pulazi, Mesir tetap bergeming ya, tetap diteruskan pembangunan itu dengan alasan mempertahankan negaranya. Itu sudah disahkan oleh Syeikh Azhar, bukan ulama Azhar. Bahkan dia katakan, membangun tembok pulazi adalah halal, kalau ulama dunia mengatakan haram dan semua yang terlibat di dalamnya ikut berdosa.
Kondisi politik di Palestina masih memprihatinkan. Masyarakat dunia bicara, kegagalan komunikasi PBB dengan Israel, kita sudah tahu bagaimana Goldstone melakukan penelitian tentang kejahatan perang di sana dan sudah jelas siapa yang harusnya masuk Mahkamah Internasional, tapi ditolak oleh PBB. Kalau kita lihat tidak ada kata lain selain mereka harus mempertahankan diri dan dunia membantu. Kalau kita di sini punya alasan, landasan yang sangat kuat untuk membela Palestina karena dalam UUD kita 'semua penjajahan di muka bumi harus dihapuskan' jadi apa yang kita lakukan ini sesuai dengan konstitusi. Di Kaukus Palestina ini semua partai mendukung. (Ind)
Eksklusif! Oleh-oleh dari Gaza Freedom March (1), Susahnya Masuk ke Gaza!
Jumat, 5 Februari 2010
Mungkin banyak orang yang mengingat serangan Israel ke Palestina setahun yang lalu, tapi tidak banyak orang yang berkesempatan mengikuti Gaza Freedom March yang digulirkan sejak 26 Desember hingga 2 Januari. Gaza Freedom March adalah bentuk aksi kepedulian terhadap warga Palestina, khususnya Gaza, yang digalang oleh Code Pink dari Amerika. Dalam aksi ini, sedianya, wakil dari 43 negara akan long march dari Mesir ke Gaza dan melihat secara langsung kondisi rakyat Gaza. Nah, Indonesia juga turut mengirimkan wakil, yaitu dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina dan Kaukus Palestina (yang didukung oleh semua fraksi di DPR). Reporter eramuslim mewawancarai Yoyoh Yusroh (anggota Komisi VIII DPR RI) yang mewakili Indonesia dalam pagelaran akbar tersebut. Berikut ini petikan wawancaranya
Bagaimana ceritanya sehingga Ibu dapat mengikuti kegiatan Gaza Freedom March?
Kami mengikuti acara Gaza Freedom March, awalnya kita lihat dari internet. Kami, Adara Foundation adalah salah satu bidang kewanitaan yang ada di KNRP yang peduli masalah perempuan dan anak Palestina selalu mengakses berita-berita tentang Palestina. Kita punya link yang cukup kuat dengan masyarakat dunia yang punya kepedulian terhadap Palestina. Suatu saat, kita lihat ada himbauan untuk mengikuti Gaza Freedom March. Kita rapat dengan KNRP juga, akhirnya disepakati kita untuk ikut.
Pertama, untuk membangun link. Kedua, untuk melihat kondisi Gaza sesungguhnya. Karena dalam jadwal acaranya itu kan, ketika kita sudah sampai di Gaza, dengan asumsi boleh masuk Gaza misalnya, kita bisa melihat perkampungan terparah saat mengalami serangan dari Israel. Saya tidak setuju kalau istilahnya perang karena memang yang ada adalah serangan Israel terhadap Gaza. Yang lainnya, kita akan bertemu dengan masyarakat sipil Gaza. Di samping, kita ingin buat film tentang Gaza, tentang Palestina. Jadi kita ingin melihat viewnya itu seperti apa. Akhirnya disepakati kita berangkat.
Berapa orang yang ikut dalam rombongan? Dari mana saja?
Bersepuluh orang, muslimah tujuh, laki-lakinya tiga. Karena gambaran kita akan long march bersama 1.300 anggota GFM dari 43 negara, kita nih negara terakhir. Malaysia aja nggak ikut, tapi kita ngotot, sebetulnya sudah terlambat. Tapi kita ngotot supaya diikutsertakan sebagai kafilah di GFM. Akhirnya, kita ikut bersepuluh dengan asumsi kita bisa masuk dengan aman dari Mesir, dari Rafah, akhirnya saya bawa anak-anak.
Satu yang ikut, yang kuliah di FH UI, Huda Rabbani. Terus, anaknya Bu Ledia ikut juga, kelas 3 SMU. Terus anaknya Anis Matta, 2 orang, SMP kelas 3 dan SMU kelas 1. Anggota Dewan Bu Nurjannah dari DKI, Bu Tuti Elfita dari Banten, saya dan suami. Jadi tiga laki-laki, tiga ibu-ibu, sama dua dari Adara Foundation, Bu Upi Muslim Taher dan Mba Maya, dan anak-anak. Perempuan tujuh, dewasa lima, dan anak-anak dua, laki-lakinya suami saya sebagai ketua rombongan, Huda, dan Aza. Kita pergi dengan siap dengan segala konsekuensinya.
Bagaimana kronologis perjalanan di sana? Apakah bisa masuk ke Gaza?
Kita berangkat tanggal 26 sore karena kita lihat di jadwal acara tanggal 27 itu ada rapat peserta di Kairo. Kita berharap bisa ikut rapat, sampai di sana tanggal 27 malam. Ternyata rapatnya kilat, pemerintah Mesir sudah melakukan berbagai hal pencegahan melalui Menteri Luar Negerinya si Ghaleb itu. Dia mengatakan tidak mengizinkan masyarakat dunia untuk memasuki Gaza melalui Rafah karena Rafah itu kan perbatasan Mesir dengan Gaza. Jadi, teman-teman itu sudah berupaya berhari-hari untuk bisa bernegosiasi, bisa masuk, ternyata sampai tanggal 27 itu pun belum diizinkan.
Akhirnya, tanggal 28 pagi kita ke kedubes untuk legal formal bahwa kita berangkat ke sana itu tidak ilegal, di sana kita bertemu dengan Pak Fahir, Kedubes RI dan minta surat jalan supaya nanti untuk melewati cek poin jadi lebih mudah. Alhamdulillah, diberikan surat jalan dari Pak Fahir. Kemudian, malamnya kita berangkat dengan berbekal surat jalan itu. Terus pas sampai di Ismailiyah, cek poin pertama langsung DITOLAK (tertawa).
Meski ditunjukkan surat jalan, tetap nggak boleh karena semua orang asing dilarang masuk ke Al-'Arisy (El-Areesh). Kita kan mau ke Al-'Arisy (El-Areesh) tujuannya. Tapi lucu, karena saya anggota dewan jadi diantar pakai forider sampai kembali ke penginapan dan tiga kali ganti mobil karena kita melewati tiga daerah, kayak kita di sini tiga kabupaten kota. Jadi, 3 kabupaten kota 3 kali ganti forider sampai penginapan, sudah perjalanan satu jam ya. Jadi, kita akhirnya menginap di Kairo.
Sambil mengisi waktu, kita banyak mengunjungi obyek wisata sejarah di sana kan ada piramid, ada masjid Imam Syafii, ada masjid Muhammad Ali Pasha, itu masjid yang bagus-bagus, ada masjidnya Amr bin Ash, para sahabat nabi.
Setelah itu, usaha apa lagi yang teman-teman lakukan untuk dapat masuk ke Gaza?
Akhirnya, pada tanggal 30 malam, kita coba untuk masuk cek poin yang kedua. Ternyata gagal lagi, nggak boleh. Bersama kami ada peserta dari Belgia. Satu kendaraan travel juga yang kapasitasnya 14 orang. Kita kan sudah kenalan sebelumnya, ikut demo juga, hari Senin-Selasa tuh kita ikut demo juga bersama teman-teman yang lain. Demonya di kedutaan Prancis karena kan yang melarang ini ada konspirasi, Amerika, Prancis, kemudian Mesir, yang sangat kuat. Akhirnya, kita ikut demo juga, demonya sangat represif ya, pemerintah Mesir.
Demonya itu, peserta demo waktu itu 160 orang karena tidak semua ikut demo, dari berbagai negara, tapi jumlah polisinya lebih dari peserta demonya! Dikurung ketat. Saya kan lihat live dari TV Aljazeera, Al-aqsha TV. Itu digambarkan, mereka dari Aljazeera sendiri hanya bisa lewat-lewat pakai mobil karena nggak bisa stay di situ.
Akhirnya, kita ikut, pas mau masuk nih grup Indonesia, langsung dihadang oleh peserta perempuan dari Amerika. “Anda jangan masuk karena mereka melakukan berbagai perlakuan amoral, seperti (maaf) diraba-raba yang perempuan,” kata perempuan itu.
Terus, kita juga bertemu Heidy yang mantan (korban) penyiksaan Holocaust, usianya 82 tahun, begitu keluar, tangannya biru-biru bekas dicekal-cekal sama polisi sana.
Akhirnya, kita yang penting punya jaringan. Menyimpan banyak kartu nama lah, gitu. Karena kita tujuan ke sana kan ingin membangun jaringan dengan sesama LSM peduli Palestina khususnya Gaza. Akhirnya, kita mengisi waktu itu. Pas pulang, ketemu dengan yang kita kenal di situ. Upi, sekretaris Adara, jadi dia banyak menyimpan banyak kartu nama dan banyak kenalan. Pas berpapasan di cek poin itu, ternyata mobilnya sama-sama di cek poin, 'kita sudah mau pulang karena ditolak'. Peserta dari Belgia itu sampai memundurkan mobilnya untuk menerobos cek poin, tapi tetap tidak berhasil. Akhirnya, kita pulang lagi.
Bagaimana tindakan parlemen Mesir ketika mengetahui hal tersebut?
Ketika diketahui oleh parlemen Mesir, ada yang dari Indonesia, dari Turki, dari berbagai negara, kita diundang makan oleh parlemen Mesir. Ditanya tinggal di mana dan mereka pindahkan kami ke penginapan yang khusus untuk anggota parlemen. Acara GFM dari tanggal 27 sampai tanggal 2, dan kita juga beli tiket sampai tanggal 3, ada informasi dari teman anggota parlemen Mesir, kalau mau tetap masuk Al-'Arisy (El-Areesh), tanggal 3 pintu Rafah dibuka bersama George Gallloway.
Kita jadi cancel tiket kita supaya kita bisa masuk Gaza bersama George Galloway. Ternyata tidak ada pesawat yang tanggal 5, kita cari-cari yang tanggal 7 bisa. Tanggal 3, kita mau berangkat, itu nunggu dulu bisa masuk nggak, kita tunggu anggota parlemen Turki duluan, ternyata nggak bisa masuk. Kita tunggu tanggal 4, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya, ada salah seorang dari peserta dari Belanda yang pulang belakangan, dia juga pengin masuk Gaza, tidak mengikuti program GFM, jadi kita mau cari jalan tikus. Ternyata, Alhamdulillah, kita bisa.
Apa yang dimaksud dengan jalan tikus?
Jalan tikus itu maksudnya bisa masuk Al-'Arisy (El-Areesh) melalui cek poin tapi pintar-pintarnya kita lah, misalnya pas sampai cek poin kita pura-pura tunduk, pura-pura tidur supaya nggak kelihatan wajah asing, ternyata pas yang ketiga itu berhasil, Alhamdulillah. Kita berhasil sampai semua di dalam itu takbir semua karena kita berhasil. Kemudian kita masuk Al-'Arisy (El-Areesh), Selasa, rombongan George Galloway kan belum sampai karena mereka sudah sampai Nuaibah ditolak juga oleh pemerintah Mesir.
Bagaimana kondisi rombongan George Galloway saat itu?
Bawa 300 kontainer kan George Galloway. Kita selalu ada live tentang sejauh mana perjalanan George Galloway. Mereka itu memang, Subhanallah, sangat siap, dengan 300 kontainer dengan mobil-mobil karavan. Memang siap untuk masuk dengan segala konsekuensinya. Kita sudah sampai Al-'Arisy (El-Areesh) ini kontak dengan yang ada di dalam Gaza, kontak juga dengan timnya George Galloway, mereka bilang, 'kami juga lagi kepayahan di sini' karena dikerangkeng mereka di pelabuhan Al-'Arisy (El-Areesh) itu, di Mina ya.
Mereka nggak boleh keluar, akhirnya mereka negosiasi dari pagi sampai malam, pagi lagi sampai sore sekitar jam 2. Itu sudah, kesabaran mereka sudah gimana karena mereka bawa bantuan tetap nggak boleh, akhirnya mereka ada kontak fisik dengan aparat sampai terjadi kekerasan yang dialami oleh grupnya George Galloway, ada yang meninggal dua orang, ada yang mati perlahan-lahan tergeletak di tempat tidur, ada 39 yang luka parah. Setelah mereka mendapatkan perlakuan kasar oleh aparat Mesir.
Setelah bentrokan itu, apakah rombongan George Galloway diperbolehkan masuk?
Saya lihat di running text itu, seluruh Eropa demonstrasi ke kedutaan Mesir. Jadi, Kedubes Mesir yang ada di Eropa didemo karena George Galloway kan membawa 16 negara yang ada di Eropa. Kalau kita kan Codepink penyelenggaranya ada 43 negara. Mungkin masyarakat yang melihat live seperti itu, kondisi rakyatnya yang peduli, mendapatkan perlakuan seperti itu, jadi mereka demo di Kedubes Mesir yang ada di berbagai negara di Eropa. Setelah demo massif itu, akhirnya dibolehkan George masuk.
Sementara itu, rombongan itu sudah sampai di mana?
Kami sudah siap-siap mau masuk cek poin berikutnya karena cek poinnya itu banyak sekali. Ini pelajaran juga buat kita. Di Indonesia kan jarang cek poin jadi penyelundupan itu mudah sekali, kalau di sana nggak. Cek poin itu hampir di setiap pertigaan yang strategis untuk bisa masuk barang atau orang yang mencurigakan itu langsung cek poinnya ketat sekali. Kita berusaha melewati cek poin perbatasan Rafah-Al-'Arisy itu, DITOLAK. (ind/bersambung)
Tunjangan Guru Agama Rp250 Ribu, Sertifikasi Rp1,5 Juta
10 Februari 2010
JAKARTA (RP) - Guru agama mendapat angin segar. Departemen Agama telah mengajukan anggaran untuk menambah tunjangan bagi 490.264 guru agama se-Indonesia.
Masing-masing guru agama akan mendapatkan tambahan tunjangan sebesar Rp250 ribu setiap bulannya. Anggaran tersebut akan masuk dalam usulan prioritas APBN-P 2010.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Yoyoh Yusroh kepada JPNN, Selasa (9/2) di Jakarta. Yoyoh menerangkan bahwa sebenarnya sejak tahun 2006 guru agama telah mendapatkan tunjangan sebesar Rp200 ribu. Namun tidak semua guru agama mendapatkannya, karena jumlah guru agama semakin meningkat. Akibatnya ada di antara guru agama yang tidak dapat tunjangan karena keterbatasan anggaran.
Selain mengusulkan tambahan tunjangan, juga diajukan usulan pemberian insentif bagi sekitar 5 ribu guru Madrasah Diniyah. Masing-masing guru madrasah diniyah ini akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp100 ribu per bulan di luar gaji pokok.
Tidak hanya itu, untuk guru agama yang sudah sertifikasi, kembali dianggarkan tunjangan profesi sebesar Rp1,5 juta. ‘’Jadi kesejahteraan guru agama akan terus kita perjuangkan untuk ditingkatkan. Sehingga tidak ada perbedaan antara guru agama dengan guru umum. Ini penting untuk peningkatan kualitas pendidikan negeri ini,’’ ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahteral (PKS) tersebut.
Sebagaimana diketahui, di APBN 2010, khusus untuk pendidikan sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp209,53 triliun atau 20 persen dari total belanja negara. Anggaran tersebut yang dikelola pemerintah pusat sebesar Rp83,17 triliun dan ditransfer ke daerah sebesar Rp126,35 triliun. Dari tambahan SILPA mencapai Rp38 triliun, diperkirakan tambahan untuk kementrian pendidikan nasional dan Depag sekitar Rp11 triliun.(afz/jpnn/muh)
Keppres Dana Abadi Segera Terbit
Koran Tempo
25 Januari 2010
Idealnya, tidak dikelola langsung Kementerian Agama.
Jakarta -- Pemerintah segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Badan Penyelenggara Dana Abadi Umat (DAU) hasil efisiensi penyelenggaraan haji. Struktur organisasi Badan Penyelenggara diubah agar pengawasan dan pelaksanaannya lebih efektif. "Fungsi pengawasan lebih maksimal," kata Abdul Ghafur Djawahir, Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, kemarin.
Menteri Agama periode 2004-2009, Maftuh Basyuni, membekukan penggunaan DAU karena khawatir salah menafsirkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat.
Menurut Ghafur, sebelumnya dewan pelaksana dan dewan pengawas di badan tersebut memiliki posisi sejajar dalam struktur organisasi. Dengan keputusan presiden yang baru, nantinya posisi dewan pengawas akan di atas dewan pelaksana. Di atas dewan pelaksana ada ketua badan, yang ditempati oleh Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dewan pengawas berfungsi membuat perencanaan yang programnya dikerjakan oleh dewan pelaksana. Program itu harus disetujui oleh kepala badan dan pelaksanaannya diawasi oleh dewan pengawas.
Badan pengelola diisi oleh unsur pemerintah dan swasta, antara lain dari organisasi masyarakat, seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. "Isinya orang-orang yang profesional yang bisa mengelola," kata Ghafur.
Indonesia Corruption Watch mengkritik struktur baru ini dan menilai Badan Pengelola Dana Abadi Umat seharusnya tidak di bawah Menteri Agama. Pengelolaan oleh Kementerian Agama selama ini terbukti menimbulkan kasus korupsi. "Kalau masih di bawah Menteri, berarti Presiden mendorong praktek korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan kemarin.
Menurut Ade, perubahan struktur dewan pengawas di atas dewan pelaksana tidak akan mengurangi peluang korupsi karena kedua dewan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Ade menyatakan penyalahgunaan itu berpotensi terulang apabila badan tidak independen.
Wakil Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Yoyoh Yusroh yakin, jika dikelola secara profesional dan transparan, Dana Abadi bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk jemaah. Menurut dia, badan lebih ideal tidak dikelola langsung oleh Kementerian Agama. Hal ini nantinya diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, yang dibahas oleh DPR dan pemerintah tahun ini.
Dana Abadi Umat diharapkan dapat dikelola lebih maksimal sehingga lebih banyak memberikan manfaat. Yoyoh mencontohkan, di Malaysia sudah ada gedung dan perkebunan kelapa sawit hasil pengelolaan dana haji. Hal seperti itu seharusnya dapat dilakukan pemerintah Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya juga mendesak Kementerian Agama memperbaiki pengelolaan Dana Abadi karena setidaknya ada sembilan kelemahan dalam pengelolaannya. Aqida Swamurti