Pages

  • RSS

Wednesday, May 5, 2010

Tujuh LSM Laporkan Penyimpangan Pupuk Di Tanggerang

Fraksi-PKS Online

19/01/2010




Fraksi-PKS Online: Perwakilan dari tujuh LSM di Kabupaten Tanggerang melaporkan adanya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi kepada Fraksi PKS DPR RI, Senin (18/1). Didampingi dua orang Anggota DPRD setempat, mereka membawa sejumlah bukti-bukti yang menguatkan dugaan kejahatan tersebut.


Selain diterima oleh Anggota Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Banten 3 Yoyoh Yusroh, perwakilan LSM dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggerang ini juga dipertemukan dengan Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin di tempat terpisah. Kepada kedua wakil rakyat tersebut mereka memaparkan sejumlah kejanggalan terkait pendistribusian pupuk yang berhasil ditemukan.


Diantara hasil temuan mereka adalah bahwa Kabupaten Tanggerang mengajukan pupuk bersubsidi untuk areal seluas 90 ha. Padahal menurut data Kelompok Tani Mekar Wangi di Tanggerang, luas areal sawah di sana hanya 15 ha.


Kejanggalan lain yang dipaparkan adalah beredarnya pupuk kujang di Banten. Padahal seharusnya pupuk dengan label itu hanya didistribusikan di Jawa Barat.


Temuan lain yang diperoleh adalah adanya distributor Pupuk Pusri yang tidak mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Ketentuannya setiap pengecer resmi yang ditunjuk Pusri haruslah memiliki SPJB.


Menanggapi laporan tersebut, Yoyoh berpendapat kasus itu harus terus ditelusuri. Menurutnya bila ada fakta-fakta yang akurat, masalah ini harus dibawa ke ranah hukum. "Kalau memang terbukti pemainnya, kita tidak akan segan-segan bertindak tegas, karena ini sudah sangat merugikan Negara dan masyarakat," ujarnya.


Sementara Ma'mur berjanji akan membawa data-data penyimpangan pupuk yang diberikan ke rapat-rapat komisi IV. "Selama ini desas-desus tentang penyimpangan pupuk dan beras bersubsidi memang sering terdengar, tapi belum pernah ada data konkritnya. Kalau data ini bagus, bisa jadi bukti untuk kita tindaklanjuti," katanya.

Bantuan Bencana Perlu Diatur

Bisnis Indonesia
Rabu, 3 Februari 2010


JAKARTA: DPR mendesak pemerintah agar segera melakukan penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyelengaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Yoyoh yusroh mengatakan kurangnya fungsi koordinasi lintas sektor atau departemen yan bertanungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadikan penanganan pemerintah terhadap korban bencana di Indonesia terkesan lambat dan kurang terkoordinasi.

"Hal ini menggambarkan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat UU No. 24/2007 pasal 5 dan 6 tentang Penanggulangan Bencana belum dijalankan dengan seharusnya," katanya kemarin.

Menurut dia, BNPB sebagai koordinator seharusnya mampu melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti Depsos, Departemen PU, Kemenpera, TNI dan Polri. (Bisnis/aca)

Pemerintah diminta perkuat kelembagaan BNPB & BPBD

Bisnis Indonesia
Selasa 2 Februari 2010


JAKARTA (Bisnis.com): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah agar segera melakukan penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyelengaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Yoyoh Yusroh mengatakan kurangnya fungsi koordinasi lintas sektor atau departemen yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadikan penanganan pemerintah terhadap korban bencana di Tanah Air terkesan lambat dan kurang terkoordinir.

"Hal ini menggambarkan tanggangjawab pemerintah sesuai dengan amanat UU No. 24/2007 pasal 5 dan 6 tentang Penanggulangan Bencana belum dijalankan dengan seharusnya," katanya di sela-sela rapat paripurna DPR hari ini.

Menurutnya, BNPB sebagai koordinator seharusnya mampu melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga lain seperti Kemensos, Departemen PU, Kemenpera, TNI dan Polri.

"Jika data yang digunakan akurat dan mampu dikoordinasi dengan baik maka tidak akan ada tumpang tindih bantuan, ujarnya.

Maka dari itu, lanjutnya, perlu dilakukan pendataan yang baik dan akurat mengenai upaya penanganan bencana, termasuk bantuan internasional.

Berdasarkan data 2009, katanya, telah terjadi 509 kali bencana alam, yakni banjir 221 kali, angin topan 96 kali, tanah longsor 76 kali, kebakaran 45 kali, dan kecelakaan transportasi 19 kali. Pada 2010 telah terjadi bencana angin topan 21 kali, banjir 16 kali, tanah longsor 11 kali, serta gempa bumi satu kali.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih rawan bencana," tuturnya.(er)